Nasional

DPR SAHKAN UU PERAMPASAN ASET, PENANTIAN 18 TAHUN AKHIRNYA TERWUJUD

7
×

DPR SAHKAN UU PERAMPASAN ASET, PENANTIAN 18 TAHUN AKHIRNYA TERWUJUD

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, SEGUNTANG.COM –

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

 

Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasalnya, regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun tersebut akhirnya berhasil disepakati setelah melalui proses pembahasan panjang di parlemen.

 

Sebelum mengambil keputusan, Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu meminta persetujuan delapan fraksi partai politik serta 250 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna.

 

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan di hadapan peserta rapat.

 

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh para legislator. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda disahkannya regulasi tersebut.

 

Puan mengatakan, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena desakan maupun pemaksaan pihak tertentu, melainkan hasil dari proses legislasi yang telah diselesaikan melalui tahapan pembahasan.

 

Ia menjelaskan, selama proses penyusunan dan pembahasan, DPR telah melaksanakan 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.

 

Menurut Puan, proses tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation, sehingga berbagai masukan masyarakat dapat menjadi bagian dari pembahasan regulasi.

 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa pembahasan RUU tersebut telah mengedepankan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya keterlibatan publik.

 

Komisi III mengklaim telah menggelar puluhan RDPU dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.

 

Dengan disahkannya undang-undang ini, publik kini menantikan implementasi aturan perampasan aset dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Nasional

SBY Soroti Kenaikan BBM Non-Subsidi, Ingatkan Pentingnya Perlindungan…