JAKARTA – SEGUNTANG.COM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM hingga pengusaha.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, serta Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyidik menduga terdapat sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar kepentingan penegakan hukum yang sesuai prosedur.
Tidak hanya itu, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak elektronik.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli serta menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Ketiga tersangka dikenakan sejumlah sangkaan pasal, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
**PENYADAPAN HARUS TUNDUK PADA HUKUM**
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyadapan bukanlah kewenangan tanpa batas.
Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh hak privasi dan perlindungan informasi pribadi seseorang. Karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
Jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum.
Namun demikian, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Masyarakat kini menantikan proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel agar perkara ini dapat diungkap secara terang.
**SEGUNTANG.COM – Jendela Informasi Nasional dan Internasional.**
Sumber pemberitaan: ANTARA dan CNN Indonesia, 3 November 2026. ANTARA News












