PALEMBANG — Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan UIN Raden Fatah Palembang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (5/10/2026).
Aksi tersebut menyoroti kondisi kabut asap yang kembali menyelimuti Palembang akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa menilai persoalan asap yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, membutuhkan penanganan pemerintah yang transparan dan terukur.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa bahkan memberikan kartu merah kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai simbol protes terhadap penanganan karhutla.
Herman Deru kemudian turun langsung menemui massa aksi. Di hadapan mahasiswa, Gubernur Sumsel menyampaikan permohonan maaf atas kondisi asap yang masih terjadi.
«“Bahwa sampai saat ini asap belum reda, saya sebagai gubernur menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini,” kata Herman Deru di hadapan mahasiswa.»
Deru mengatakan pemerintah daerah bersama unsur terkait telah mengerahkan sekitar 12.000 personel Satgas Karhutla, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, serta relawan.
Penanganan, kata dia, dilakukan melalui operasi darat maupun udara untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.
Namun, mahasiswa tetap menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka meminta penanganan karhutla tidak hanya diukur dari jumlah personel yang dikerahkan, tetapi juga dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Tiga Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak Ketua Satgas Karhutla Sumsel membuka transparansi kinerja operasional penanggulangan karhutla secara terukur dan akuntabel.
Kedua, mahasiswa meminta pemerintah menjamin dan menyelamatkan hak pendidikan anak-anak Sumatera Selatan yang terdampak kabut asap.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah membuka serta mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar yang disebut berkaitan dengan penanganan karhutla.
Aksi yang diwarnai orasi mahasiswa tersebut menjadi sorotan di tengah kondisi kabut asap yang masih dirasakan masyarakat Palembang.
Mahasiswa menegaskan bahwa penanganan karhutla harus disertai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah, terutama menyangkut penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
