Lubuklinggau – Derita masyarakat kecil di Kota Lubuklinggau kian menjadi. Gas elpiji 3 kilogram yang dikenal sebagai “gas melon” mendadak langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya tak lagi bersahabat. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang merasa dibiarkan berjuang sendiri di tengah kebutuhan pokok yang terus melonjak.
Di sejumlah pangkalan dan warung eceran, warga mengaku harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Ironisnya, harga yang seharusnya sesuai ketentuan pemerintah justru melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sudah susah dapatnya, mahal pula. Kami ini rakyat kecil, masak harus masak pakai kayu lagi?” keluh seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Lubuklinggau Timur.
Gas 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Namun fakta di lapangan menunjukkan distribusi yang amburadul. Pertanyaan besar pun muncul: ke mana pengawasan?
Sebagai BUMN energi, PT Pertamina (Persero) seharusnya memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat pangkalan. Kelangkaan yang terus berulang menimbulkan dugaan klasik: distribusi tak tepat sasaran, permainan oknum, atau lemahnya pengawasan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Lubuklinggau juga tak bisa lepas tangan. Warga menilai respons pemerintah terkesan lamban dan normatif. Sidak sesekali tanpa solusi konkret hanya menjadi tontonan musiman.
Pengamat ekonomi lokal menilai, jika pengawasan distribusi berjalan ketat dan transparan, praktik penimbunan maupun spekulasi harga bisa ditekan. Namun jika dibiarkan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada subsidi negara.
Fenomena kelangkaan ini bukan kali pertama terjadi. Setiap memasuki momen tertentu—baik jelang hari besar keagamaan maupun saat cuaca ekstrem—gas melon mendadak “menghilang” dari peredaran. Pola berulang ini menunjukkan ada persoalan sistemik yang tak kunjung dibenahi.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas, bukan sekadar imbauan. Transparansi distribusi, penindakan terhadap pangkalan nakal, hingga pengumuman terbuka soal kuota dan jalur distribusi harus dilakukan secara terang benderang.
Jika gas subsidi saja sulit didapat dan harganya tak terkendali, lalu di mana keberpihakan pada rakyat kecil?