LUBUK LINGGAU — Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Demokrasi wilayah Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara (Muratara) menyampaikan tuntutan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kabupaten Muratara.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat serta menghambat terwujudnya kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Mereka mendesak Kejari Lubuk Linggau untuk bertindak serius, profesional, dan transparan dalam menangani perkara tersebut.
Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni agar Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Muratara Tahun 2024 segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APAR.
Selain itu, massa juga meminta Kejari Lubuk Linggau menetapkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Muratara sebagai tersangka selaku pengguna anggaran dana desa dalam pengadaan APAR tersebut.
Gerakan tersebut turut meminta penjelasan terbuka terkait proses penetapan harga APAR yang disebut mencapai Rp53.750.000 per desa. Mereka menilai perlu adanya transparansi guna memastikan tidak terjadi dugaan mark-up anggaran.
Tak hanya itu, massa mendesak Kejari Lubuk Linggau segera menangkap serta mempublikasikan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga menjadi penghubung dua tersangka yang telah lebih dahulu ditetapkan, yakni seorang kepala bidang dan pihak rekanan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lubuk Linggau, Armein, memberikan keterangan terkait keberadaan DPO yang dimaksud.
“Untuk saat ini yang bersangkutan (DPO) tidak hadir di persidangan. Jikalau di persidangan nanti DPO itu terbukti ada unsur tindak pidana korupsi, akan kami tetapkan,” ujar Armein saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan bahwa pihak Kejaksaan akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan serta mendasarkan setiap penetapan tersangka pada alat bukti dan fakta persidangan.
Sementara itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas aliran dana dalam kasus tersebut guna memastikan secara jelas besaran kerugian negara.
Dalam tuntutannya, massa turut mempertanyakan dasar penerbitan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 112 Tahun 2023 yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan tersebut. Mereka meminta agar Bupati Musi Rawas Utara, Sekretaris Daerah, serta Kepala Bagian Hukum turut diperiksa guna memperjelas proses kebijakan tersebut.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan APAR di Muratara masih berlanjut di Kejari Lubuk Linggau.