Musi Rawas – Gelombang aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Muara Beliti Bersatu (AMMBB) belum juga mereda.
Setelah empat kali turun ke jalan, AMMBB kini menyatakan siap menggelar Aksi Jilid V pada 23 Februari 2026 mendatang.
Koordinator aksi, Tommy Jpisa, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dinilai belum memberikan kepastian tegas terkait tuntutan utama masyarakat, yakni pencopotan Lurah Pasar Muara Beliti dan pembatalan SK PLT RT.
“Sudah berulang kali kami turun aksi. Namun sampai hari ini belum ada kepastian konkret soal pencopotan lurah. Kami menilai ada ketidaktegasan dalam penyelesaian masalah ini,” tegas Tommy.
Tiga Tuntutan Utama Aksi Jilid V
Dalam rencana aksi jilid V, AMMBB akan membawa tiga tuntutan pokok:
1. Mendesak Sekda Mundur
AMMBB menilai Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas tidak mampu menyelesaikan polemik yang terjadi di Kelurahan Pasar Muara Beliti. Karena itu, massa aksi meminta agar Sekda mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.
2. Bupati Harus Turun Langsung
AMMBB meminta Bupati Musi Rawas turun langsung menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan terbuka terkait:
Pencopotan Lurah Pasar Muara Beliti
Pembatalan SK PLT RT
Menurut AMMBB, persoalan ini sudah berlarut-larut dan membutuhkan sikap langsung dari kepala daerah, bukan sekadar perwakilan.
3. Ketua DPRD Diminta Menengahi
AMMBB juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas agar bersikap aktif dan menjadi penengah yang jelas dalam polemik ini.
Massa menilai DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“DPRD jangan diam. Ini persoalan masyarakat. Wakil rakyat harus hadir dan berdiri di tengah rakyat,” lanjut Tommy.
Surat Pemberitahuan Aksi
AMMBB berencana akan memasukkan surat pemberitahuan aksi pada Rabu, 18 Februari 2026, sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur penyampaian pendapat di muka umum.
Sementara itu, aksi jilid V dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 Februari 2026, dengan titik konsentrasi diperkirakan kembali di Kantor Bupati Musi Rawas.
Tommy menegaskan bahwa aksi akan tetap berjalan secara konstitusional dan damai, namun dengan tekanan yang lebih kuat apabila tuntutan kembali tidak mendapat respons tegas dari pemerintah daerah.
“Ini bukan kepentingan pribadi. Ini kepentingan masyarakat. Jika tidak ada kepastian, maka gelombang aksi akan terus berlanjut,” tutupnya