MUSI RAWAS – Krisis kepercayaan di Kelurahan Pasar Muara Beliti kian mengeras dan berubah menjadi bom waktu. Aliansi Masyarakat Muara Beliti Bersatu (AMMBB) memastikan akan kembali menggelar aksi besar-besaran untuk keempat kalinya pada Senin, 9 Februari, dengan titik aksi di depan Kantor Bupati Musi Rawas.
Aksi ini disebut bukan sekadar unjuk rasa rutin, melainkan bentuk perlawanan terbuka masyarakat terhadap carut-marut pemerintahan kelurahan yang hingga kini dibiarkan tanpa penyelesaian tegas oleh pemerintah daerah.
Bagi AMMBB, keberadaan Lurah Pasar Muara Beliti sudah tidak lagi mencerminkan fungsi pelayanan publik. Kebijakan sepihak dalam menerbitkan SK Pelaksana Tugas Ketua RT tanpa melalui musyawarah warga dinilai sebagai tindakan arogan, anti-partisipasi, dan menjadi pemicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Seorang lurah yang justru menciptakan kegaduhan di wilayahnya sendiri sudah sepatutnya angkat kaki, bukan malah dipertahankan,” tegas AMMBB dalam pernyataan sikapnya.
Namun kritik keras tidak berhenti pada lurah semata. AMMBB secara terbuka menuding Bupati Musi Rawas dan Sekretaris Daerah gagal menunjukkan kepemimpinan. Keduanya dinilai lebih memilih sikap aman dan bungkam, sementara keresahan warga terus membesar dan konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Diamnya Bupati dan Sekda bukan lagi netralitas, melainkan pembiaran. Ini adalah kegagalan kepemimpinan dan bentuk ketidakpekaan terhadap suara rakyat,” tulis AMMBB dengan nada pedas.
AMMBB menilai, polemik yang tak kunjung diselesaikan ini telah menggerus kepercayaan publik dan mencoreng wibawa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Ketidakmampuan menyelesaikan persoalan di level kelurahan dinilai sebagai cermin lemahnya kontrol dan pengawasan dari pucuk pimpinan daerah.
Dalam tuntutannya, AMMBB kembali menegaskan:
Pencopotan segera Lurah Pasar Muara Beliti tanpa kompromi
Pemeriksaan menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
Pembukaan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik
Perombakan tata kelola pemerintahan kelurahan yang dinilai elitis dan tidak berpihak pada masyarakat
AMMBB menegaskan, aksi pada Senin, 9 Februari hanyalah awal dari tekanan yang lebih besar. Jika Bupati dan Sekda Musi Rawas tetap enggan mengambil keputusan tegas, gelombang aksi dipastikan akan terus berlanjut dan meluas.
Meski bersikap keras, AMMBB memastikan seluruh rangkaian aksi akan berlangsung tertib dan damai. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas masih belum memberikan pernyataan resmi, di tengah desakan publik yang semakin menguat.
